Info Bekasi Terkini - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, mengkonfirmasikan bahwa partainya akan mendukung langkah Pemerintahan untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari empat perusahaan tambang dalam wilayah Raja Ampat, Papua Bagian Selatan. Dalam pandangan beliau, kebijakan tersebut merupakan hasil langsung dari Presiden Prabowo Subianto menyerap suara masyarakat.
"Pak Prabowo kerap menyampaikan bahwa kekuasaan berada di tangan masyarakat dan kekuasaan tersebut sudah diserahkan kepada pemerintahan, yakni kepada Presiden," ungkap Idrus saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (13/6).
"Karena itu Pak Prabowo menyampaikan bahwa paradigma sekarang ini adalah paradigma kerakyatan, karena itu apabila bicara tentang rakyat maka kita tidak akan pernah mundur dan ini sejalan dengan tagline Partai Golkar bahwa suara rakyat suara Golkar," sambungnya.
Idrus menyatakan bahwa pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut dilakukan usai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melakukan kunjungan ke wilayah Raja Ampat. Menurut dia, Bahlil telah membahas tentang dampak lingkungan yang timbul dari aktivitas di Raja Ampat.
"Dengan demikian, melalui laporan tersebut ke Pak Bahlil, sesungguhnya yang menerima insentif politik adalah pemerintahan sebagai satu kesatuan," ungkap Idrus.
Idrus mengucapkan terima kasih atas kontribusi masyarakat umum yang telah memberikan informasi tentang penambangan di Raja Ampat. Ia menekankan bahwa kunjungan Bahlil, sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, ke tempat tersebut bertujuan untuk memperoleh data langsung dari sumber lapangan.
"Maka orientasinya adalah mencari pembenaran untuk fakta tersebut, Pak Bahlil pergi ke sana," jelasnya.
Hal ini pun sejalan dengan yang disampaikan oleh politikus dari Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Dia menegaskan bahwa pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan Raja Ampat pastinya tidak berlangsung ketika Bahlil Lahadalia mengemban amanah sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menurutnya, kedatangan Bahlil ke daerah tersebut membawa sinar baru pada masalah pertambangan di lokasi itu.
"Karena kedatangannya ke Raja Ampat, ke Sorong itu maka kemudian masalah ini terbuka dan karena kedatangan itu pada akhirnya ada aspirasi yang tersampaikan pada saat itu ke pemerintah pusat," papar Doli.
Anggota Komisi II DPR RI tersebut mengatakan bahwa keputusan mencabut izin pertambangan telah ditetapkan setelah Bahlil Lahadalia mengecek lokasi tambang nikel di Raja Ampat. Dia menjelaskan pula bahwa Partai Golkar mendukung upaya pelestarian lingkungan di wilayah Raja Ampat.
"Maka pada dasarnya hal tersebut merupakan bagian dari posisi tetap Partai Golongan Karya kita yang ditegaskan oleh Ketua Umum kita, yaitu untuk menjaga Raja Ampat agar terus menjadi daerah tujuan wisata utama," tegasnya.
Posting Komentar